SUBANG – ruangargumen.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang mengambil langkah strategis dalam merespons dampak bencana hidrometeorologi yang melanda awal tahun ini. Sebuah rapat koordinasi gabungan digelar secara maraton guna merumuskan langkah konkret penanganan dan penanggulangan pasca banjir tahun 2026.

​Rapat yang berlangsung pada hari Rabu (05/02/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurrahman, S.H., dengan didampingi oleh Wakil Ketua I, H.A. Kosim, S.Sos., M.Si., serta jajaran anggota DPRD lainnya.

​Sinergi Total Legislatif dan Eksekutif

​Tidak tanggung-tanggung, pertemuan ini menghadirkan hampir seluruh elemen krusial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menandakan keseriusan daerah dalam melakukan pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan sosial masyarakat pasca bencana.

​Dibuka oleh Asisten Daerah (Asda) 1, rapat ini menjadi wadah "bedah masalah" yang melibatkan belasan instansi terkait, antara lain:

• ​Sektor Penyelamatan & Keamanan: BPBD dan Satpoldam.

• ​Sektor Infrastruktur & Lingkungan: Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

• ​Sektor Kesejahteraan Rakyat: Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

• ​Sektor Ekonomi & Pangan: Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

• ​Sektor Perencanaan & Keuangan: BP4D dan BKAD.

​Fokus: Pemulihan dan Mitigasi Jangka Panjang

​Dalam arahannya, Ketua DPRD Victor Wirabuana menekankan bahwa penanganan pasca banjir tidak boleh hanya bersifat seremonial atau penyaluran bantuan sesaat. Ia mendesak adanya integrasi data antar-dinas untuk memastikan rehabilitasi berjalan tepat sasaran.

​"Kita tidak hanya bicara soal membersihkan lumpur sisa banjir. Kita bicara soal bagaimana petani bisa kembali menanam, bagaimana infrastruktur yang rusak segera diperbaiki oleh PUPR, dan bagaimana Dinsos serta Dinkes memastikan warga terdampak tetap sehat dan terjamin logistiknya," tegas Victor dalam forum tersebut.

​Sementara itu, Wakil Ketua I, H.A. Kosim, menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang fleksibel namun akuntabel melalui BKAD dan BP4D, guna mengantisipasi dampak susulan yang mungkin terjadi di sisa tahun 2026.

​Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk percepatan perbaikan tanggul kritis, distribusi benih bantuan untuk petani dan petambak yang gagal panen, serta sterilisasi wilayah terdampak penyakit pasca banjir oleh Dinas Kesehatan.

​Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat proses recovery Kabupaten Subang, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.