ruangargumen.com | BANDUNG — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, angkat bicara merespons aduan dari Forum Masyarakat Peduli Hutan Pesisir terkait karut-marutnya program revitalisasi tambak. Program yang sedianya ditujukan untuk pembangunan tersebut justru menuai polemik karena dinilai minim sosialisasi dan berpotensi menyingkirkan masyarakat yang telah lama bergantung pada lahan pesisir. Senin 11/05/2026

Dalam audiensi yang digelar di ruang Komisi II DPRD Jabar, Bayu mengungkapkan bahwa pelaksanaan program revitalisasi di lapangan terkesan sangat tertutup. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai penanggung jawab proyek maupun kelengkapan dokumen yang mendasarinya.

"Masyarakat merasa program ini tidak disosialisasikan dengan baik di tingkat bawah. Bahkan terkesan ada semacam kucing-kucingan. Jika program ini memang baik, seharusnya jelas siapa kepala desanya, jelas sosialisasi ke masyarakatnya, dan jelas pula siapa yang bertanggung jawab atas dokumen-dokumennya," tegas Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menyoroti adanya kekhawatiran warga terkait ancaman eliminasi kedaulatan atas lahan yang selama ini mereka kelola. Ketidakjelasan mengenai program Perhutanan Sosial yang diajukan masyarakat sejak tahun 2022 juga menjadi salah satu tuntutan utama yang dibawa ke meja dewan.

Mengapresiasi langkah masyarakat yang memilih jalur audiensi, Bayu mengakui bahwa pihak DPRD Provinsi sebelumnya belum mendapatkan paparan komprehensif mengenai masalah ini. Ia menilai, gelombang penolakan dari warga murni disebabkan oleh putusnya rantai informasi.

"Saya yakin penolakan ini terjadi karena ketidakjelasan sosialisasi. Walaupun pemerintah pusat maupun provinsi pasti memiliki tujuan yang baik, namun arah dan hasil dari program ini belum dipahami oleh masyarakat," ujarnya.

Tindak Lanjut Komisi II: Sidak Lapangan dan Klarifikasi KKP

Sebagai langkah nyata, Komisi II DPRD Jabar telah merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Prioritas utama mereka adalah melakukan peninjauan langsung (sidak) ke sejumlah titik pesisir yang bermasalah. Wilayah yang akan menjadi fokus peninjauan meliputi kawasan Subang, Indramayu, serta potensi aduan dari kawasan Bekasi dan Karawang.

Selain turun ke lapangan, DPRD Jabar juga akan segera menjalin komunikasi lintas sektoral, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini dilakukan untuk mengurai benang kusut terkait klaim status lahan yang menjadi sengketa.

"Ada simpang siur informasi. Di satu sisi ada klaim bahwa ini adalah ranah KKP karena merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), namun di sisi lain secara fisik area tersebut merupakan lahan kehutanan. Ini yang akan segera kami dalami dan komunikasikan dengan kementerian terkait," jelas Bayu.

Menutup pernyataannya, politisi tersebut memberikan jaminan tegas bahwa Komisi II DPRD Jabar akan mengambil langkah yang pro-rakyat. Ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang mengabaikan hak masyarakat lokal yang telah menjaga dan mencari nafkah di lahan tersebut secara turun-temurun, terlebih ketika kawasan itu mulai menunjukkan nilai ekonomi yang tinggi.

"Warga sudah mencari makan di sana sejak lama secara turun-temurun. Jangan sampai ada kesan pemerintah atau pihak tertentu baru mau mengambil alih saat lahan tersebut sudah terlihat nilai dan hasilnya. Jangan sungkan untuk datang ke dewan, kami pasti akan menampung dan menyelesaikan masalah ini bersama-sama," pungkasnya.

Magister Hukum Kesehatan UNINUS MMRS Universitas Gajayana RPL MKM Universitas MH Thamrin MMRS Universitas Sangga Buana ARS University