Subang —  ruangargumen.com | Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang mengecam keras penggusuran yang dilakukan di wilayah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, rabu 13/08/2025.

Ketua PC IMM Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, mempertanyakan ke mana hati nurani Gubernur Jawa Barat ketika rakyat kecil dipaksa kehilangan sumber penghidupan dan tempat tinggal tanpa jaminan solusi. Bagi warga terdampak, penggusuran ini bukan hanya soal hilangnya bangunan tetapi hilangnya harapan.

Warung-warung sederhana yang menjadi tempat mencari nafkah dihancurkan, rumah-rumah reyot yang menjadi tempat berteduh dibongkar, dan warga dibiarkan tanpa kepastian: harus makan di mana, harus tidur di mana.

Baca Lainnya :

• Dewan NasDem Subang Kunjungi Pedagang Terdampak Penertiban di Ciater, Minta Pemprov Segera Relokasi0
• KKNM Unsub 2025: Kelompok 13 Paparkan Program Inovatif di Lokakarya I Desa Cidadap0
• Kang Bayu Gelar Reses III DI Subang, Sampaikan Saran Agar Warga Tergusur Tak Kehilangan Harapan0
• Bapenda Subang Enggan Bicara, Dugaan Ketidakwajaran Pajak Mencuat0
• GPI Subang Pertanyakan Pajak Sate Si Bungsu, Layangkan Surat Resmi ke Bapenda0

Suara rakyat kecil yang terabaikan

Seorang warga menuturkan bahwa proses pembongkaran dilakukan dengan alat berat, membuat mereka tidak berdaya. “Bagaimana kami melawan? Kami hanya rakyat kecil. Begitu alat berat datang, semuanya langsung habis,” keluhnya. Bahkan ada anak-anak yang menangis histeris melihat rumahnya dihancurkan, menandakan trauma yang akan membekas lama.

Tidak hanya kehilangan tempat tinggal, warga kini harus hidup di gubuk darurat dari terpal dan papan seadanya. Mereka bertahan tanpa kepastian pekerjaan, tanpa bantuan yang layak, dan tanpa jaminan masa depan. Tuduhan bahwa semua pedagang atau penghuni adalah orang kaya dibantah keras. Mayoritas dari mereka adalah rakyat miskin yang menempati tanah negara karena keterbatasan ekonomi.

Kebijakan tanpa hati nurani

Menurut Ketua PC IMM Kabupaten Subang, kebijakan ini adalah wajah ketidakadilan yang nyata.

Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan cara menggusur rakyat kecil tanpa memberikan solusi yang layak. Pemerintah daerah dan provinsi harusnya menjadi pelindung, bukan pelaku penyingkiran. Ketika rakyat kecil kehilangan tempat tidur dan sumber nafkah, itu berarti pemerintah gagal menjalankan amanat konstitusi, tegas Iqbal Maulana. 

PC IMM Kabupaten Subang menilai, penggusuran tanpa dialog, tanpa kompensasi, dan tanpa relokasi hanyalah bentuk arogansi kekuasaan. Jika pembangunan dijalankan dengan mengorbankan mereka yang lemah, maka itu bukan pembangunan—melainkan perampasan hak.

IMM akan terus mengawal

IMM Subang menyatakan akan terus berdiri bersama rakyat kecil, mengawal kasus ini sampai tuntas, dan mendesak Gubernur Jawa Barat untuk:

1. Menghentikan pengurusan yang tidak manusiawi 

2. Menyediakan solusi hunian dan lapangan pekerjaan bagi warga yang di gusur. 

3. Melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, agar terjadi kebijakan yang pro rakyat 

IMM percaya bahwa keberpihakan pada rakyat kecil adalah panggilan moral yang tidak bisa ditawar. Ancaman, tekanan, atau perundungan tidak akan mematahkan perjuangan ini.

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Tertindas!