Subang, ruangargumen.com | Keberadaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di Kabupaten Subang kembali menjadi sorotan. Dianggap sebagai forum strategis, efektivitasnya dalam mendongkrak mutu pendidikan dipertanyakan. NUJABA INSTITUTE, sebuah lembaga kajian kebijakan publik dan pendidikan, secara terbuka mengkritisi peran MKKS yang dinilai belum menunjukkan dampak signifikan dan terukur bagi siswa.

Baca Lainnya :

• Anggota DPR RI H. Ateng Dukung Penuh Gerakan Rp1.000/Hari Dedi Mulyadi: Wujud Nyata Solidaritas Umat0
• NUJABA INSTITUTE Sebut Niat Baik Gubernur Rentan Gagal di Tingkat Eksekusi0
• Anggota DPRD Jabar Bayu Satya Prawira Sosialisasikan Perda, Tekankan Peran Kepala Desa0
• Pimpinan DPRD Subang Sepakat Tolak dan Tutup Proyek Pabrik Limbah B30
• Ruwatan Ibu Pertiwi di Subang: Mahasiswa Didorong Rawat NKRI Lewat Budaya0

Direktur NUJABA INSTITUTE, Gilang Karisman, menyatakan bahwa sudah saatnya publik dan pemerintah daerah mengevaluasi secara kritis kontribusi nyata dari forum para kepala sekolah tersebut.

"Kami melihat MKKS memiliki potensi besar, namun saat ini ada risiko forum ini terjebak dalam rutinitas seremonial dan administratif belaka," ujar Gilang Karisman di Subang, Senin (13/10/2025). "Pengakuan bahwa mutu pendidikan Subang masih di level 'middle class' se-Jawa Barat harusnya menjadi alarm keras. Pertanyaannya, apa rencana aksi terobosan dari MKKS untuk keluar dari zona medioker ini? Publik belum melihatnya."

Menurut Gilang, MKKS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai "corong" kebijakan dari Dinas Pendidikan, tetapi harus menjadi laboratorium inovasi di tingkat akar rumput. "Kepala sekolah adalah CEO di unit pendidikannya. MKKS semestinya menjadi tempat para CEO ini bertarung gagasan, berbagi praktik terbaik yang sudah terbukti berhasil, dan merancang program kolaboratif yang dampaknya langsung terasa di ruang kelas," tegasnya.

NUJABA INSTITUTE menyoroti beberapa titik kritis yang perlu segera dibenahi:

1. Fokus pada Hasil, Bukan Sekadar Proses Gilang Karisman mengkritik kecenderungan forum-forum seperti MKKS yang lebih banyak menghabiskan energi pada proses musyawarah ketimbang hasil yang terukur. "Musyawarah itu penting, tapi jangan berhenti di situ. Apa indikator keberhasilan MKKS? Apakah menurunnya angka putus sekolah? Meningkatnya nilai rata-rata ujian? Atau bertambahnya jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri? Harus jelas dan terukur," paparnya.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Sekretaris Jenderal NUJABA INSTITUTE, Zijqi Faiz, menambahkan pandangannya dari sisi kelembagaan dan hukum. Menurutnya, meskipun MKKS memiliki dasar hukum seperti Permendiknas, operasionalnya harus transparan.

"MKKS menghimpun para kepala sekolah yang notabene adalah pejabat publik. Maka, akuntabilitasnya juga harus bersifat publik. Rencana kerja, sumber anggaran, dan laporan capaian kegiatan harus bisa diakses dengan mudah. Ini bukan untuk mencampuri, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial agar forum ini tetap berada di jalur yang benar," jelas Zijqi Faiz.

Zijqi juga mempertanyakan sejauh mana sinergi MKKS dengan lembaga lain seperti Dewan Pendidikan. "Dewan Pendidikan itu representasi masyarakat. Apakah hasil kajian atau keluhan yang disuarakan Dewan Pendidikan pernah menjadi agenda utama dalam rapat MKKS? Jangan sampai ada ego sektoral. Semua lembaga ini tujuannya satu: peningkatan mutu pendidikan Subang," tambahnya.

3. Rekomendasi untuk Perubahan Sebagai penutup, NUJABA INSTITUTE tidak menyarankan pembubaran MKKS, melainkan mendorong adanya reorientasi peran yang fundamental. Gilang Karisman mengusulkan tiga langkah konkret:

Reformasi Agenda: Agenda rapat MKKS harus digeser dari dominasi isu administratif menjadi 80% pembahasan strategi pembelajaran inovatif, solusi masalah perundungan, peningkatan literasi digital guru, dan adopsi teknologi di sekolah.

Bangun 'Dashboard' Kinerja Publik: MKKS, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, perlu membuat sebuah platform digital sederhana yang menampilkan data kinerja pendidikan di tiap sekolah. Ini akan memicu kompetisi sehat dan menjadi dasar bagi sekolah lain untuk belajar.

Jadikan MKKS sebagai Mitra Kritis Pemerintah: MKKS harus berani memberikan masukan dan kritik berbasis data kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pendidikan yang kurang efektif, bukan hanya sekadar pelaksana.

"Pada akhirnya, keberhasilan MKKS tidak diukur dari seberapa sering mereka rapat, tetapi dari seberapa cerdas, kreatif, dan berkarakter siswa-siswi yang lulus dari sekolah-sekolah di Kabupaten Subang," pungkas Gilang.