JAKARTA – ruangargumen.com | (05/02/2026) Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat terus bergerak agresif untuk mengoptimalkan potensi maritim di Tanah Pasundan. Dalam langkah strategis terbaru, para wakil rakyat ini melakukan kunjungan kerja langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, membawa misi besar: menyelaraskan program pusat dan daerah demi kesejahteraan ribuan nelayan Jawa Barat.

​Langkah ini dinilai krusial mengingat Jawa Barat memiliki garis pantai yang panjang dan sumber daya perikanan melimpah, namun belum terkelola secara terintegrasi.

​Sinergi Hulu ke Hilir: Jangan Ada yang Terputus

Baca Lainnya :

• Kunjungi Kemenhut, Bayu Satya Prawira Ingatkan Bahaya Alih Fungsi Lahan0
• Pasca Banjir, BSP Salurkan Bantuan untuk Warga Desa Mulyasari Pamanukan0
• BANJIR SUBANG 2026: AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PERTANYAKAN SINERGI PEMKAB & BBWS.0
• Wujud Sinergi dan Empati: DWP DLH Subang Salurkan Bantuan serta Turun Langsung ke Posko Banjir0
• Respons Cepat: H. Kosim Sisir Pantura, Pastikan Bantuan Korban Banjir Subang Tepat Sasaran0

​Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Jabar menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan. Fokus utamanya adalah memastikan rantai pasok perikanan berjalan mulus, mulai dari titik tangkap hingga sampai ke tangan konsumen.

​"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar program dari hulu ke hilir benar-benar selaras. Mulai dari penguatan nelayan tangkap, budidaya, penyediaan sarana prasarana, cold storage, pengolahan hasil perikanan, hingga akses pasar," ungkap Bayu Satya Prawira, S.H,. perwakilan Komisi II DPRD Jabar dalam keterangannya.

​Poin krusial yang digarisbawahi adalah kesiapan infrastruktur pasca-panen. Jangan sampai terjadi ironi di mana produksi ikan melimpah ruah, namun hancur karena ketiadaan fasilitas pendingin (cold storage) atau distribusi yang macet.

​Pelabuhan Sebagai Motor Ekonomi Baru

​Selain pembenahan manajemen rantai pasok, Komisi II juga membawa aspirasi fisik yang konkret: pembangunan dan revitalisasi dermaga di titik-titik strategis Jawa Barat.

​Bagi Komisi II, cara pandang terhadap dermaga harus diubah. Dermaga tidak boleh lagi hanya dilihat sebagai tempat parkir atau sandar kapal semata.

​"Dermaga bukan hanya tempat sandar kapal, tetapi menjadi simpul ekonomi yang menggerakkan pertumbuhan wilayah pesisir," tegas pihak Komisi II. Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan diharapkan akan memicu efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi masyarakat pesisir di sekitarnya.

​Misi Akhir: Nelayan Sejahtera, Pangan Terjaga

​Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya konkret agar sektor kelautan Jawa Barat segera "naik kelas".

​Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Jabar dan KKP, diharapkan tiga tujuan utama dapat tercapai: peningkatan kesejahteraan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung sektor ini, penguatan ketahanan pangan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

​"Potensi ini harus dikelola secara serius. Harapannya, melalui sinergi pusat dan daerah, sektor kelautan Jawa Barat bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.